Deddy Sitorus – Anggota Komisi 2 DPR RI, Dapil Kaltara, Fraksi PDIP.
TARAKAN, Maqnaia – Pembangunan infrastruktur di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat kedaulatan di beranda terdepan Indonesia. Anggota DPR RI dapil Kalimantan Utara, Dedy Sitorus, menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian akses jalan dari Binuang hingga Long Midang yang membutuhkan anggaran jumbo.
Dedy mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pembangunan di Krayan adalah pembiayaan yang sangat besar di tengah kondisi penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Saat ini, pembangunan jalan menuju wilayah terisolasi tersebut masih membutuhkan dana triliunan rupiah.
“Tahun ini akan ada anggaran Rp400 miliar lebih supaya jalan sampai Binuang itu bisa selesai. Sedangkan dari Binuang sampai ke Long Midang itu masih butuh sekitar Rp4 triliun. Jadi masih cukup panjang perjuangan ke sana,” ujar Dedy saat ditemui Maqnaia.com pada Jumat (06/02/2026) di Tarakan.
Meskipun kondisi fiskal pemerintah pusat saat ini sedang terbatas, Dedy menekankan bahwa infrastruktur perbatasan tidak boleh dinomorduakan. Menurutnya, akses jalan darat adalah kunci agar masyarakat Krayan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan barang dari Malaysia.
Isu infrastruktur ini mencuat bersamaan dengan selesainya perundingan Outstanding Boundary Problem (OBP) yang menyebabkan pergeseran wilayah di Desa Kabungalor, Lepaga, dan Tetagas. Dedy menilai, pembangunan jalan adalah cara terbaik untuk memastikan kedaulatan tetap terjaga dan warga di perbatasan merasakan kehadiran negara.
“Kita dorong pemerintah pusat lebih perhatian lagi memperhatikan daerah perbatasan. Kondisi fiskal memang sedang kurang baik, tapi kita komitmen akan kawal (anggarannya),” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sebagai informasi, wilayah Krayan selama ini dikenal sebagai daerah “terkunci” (landlocked) yang hanya bisa diakses secara reguler melalui jalur udara.
Pembangunan jalur darat dari Binuang menuju Long Midang akan dinilai akan menurunkan harga logistik, memutus ketergantungan kebutuhan pokok dari luar negeri, mempermudah akses transportasi dari daratan Kaltara menuju dataran tinggi Krayan, sampai memudahkan patroli keamanan di sepanjang garis perbatasan darat. (*)
