TARAKAN, Maqnaia – Komisi I DPRD Kota Tarakan menegaskan komitmennya untuk mengawal habis-habisan pemenuhan sarana prasarana (sarpras) dan kebutuhan personel di wilayah Tarakan Timur. Meski kondisi keuangan daerah tahun 2026 sedang mengalami tekanan, para wakil rakyat berjanji akan menjadikan keluhan infrastruktur pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam pembahasan anggaran.
Dalam kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Baharudin, Rabu (28/1/2026), Camat Tarakan Timur, Boby Deen Marthen, mengungkapkan betapa sulitnya menjaga ritme pelayanan dengan fasilitas yang kurang memadai.
“Kendaraan operasional kantor camat saat ini rusak total dan tidak bisa jalan. Ini sangat menghambat mobilisasi pelayanan kami, padahal cakupan wilayah kami luas, mulai dari Lingkas Ujung hingga ke Pantai Amal,” lapor Boby.
Kondisi serupa juga dilaporkan para lurah yang mengaku harus bekerja dengan keterbatasan alat pendukung. Lurah Lingkas Ujung, Aji Jemma Ibrahim, memaparkan kondisi kantornya yang memprihatinkan, di mana jendela pecah hanya ditutup dengan triplek.
“Yang paling mendesak itu instalasi listrik. Karena biar ada pengadaan AC atau PC baru, kalau listriknya sering turun dan kondisinya jelek, tetap tidak bisa maksimal,” keluh Aji Jemma.
Sementara itu, Lurah Kampung Empat, Maulidin, menyoroti dampak gempa yang belum tertangani hingga membuat tehel pecah dan pagar kantor rusak. Kondisi ini diperparah dengan laporan dari Lurah Kampung Enam, Mika Barung, soal mesin absen yang sudah ketinggalan zaman dan minimnya laptop dinas sehingga staf terpaksa menggunakan perangkat pribadi.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi I, Baharudin, meminta para aparatur di tingkat bawah tetap semangat. Ia menegaskan bahwa DPRD akan berupaya “menghidupkan kembali” anggaran-anggaran perawatan yang sempat tercoret.
“Inilah kondisi kita saat ini. Memang di tahun 2026 anggarannya banyak yang dicoret, tapi saya minta lurah tetap semangat. Kami akan upayakan dan perjuangkan agar kebutuhan prioritas ini masuk di anggaran tahun 2027 mendatang,” tegas Baharudin.
Ia juga menekankan pentingnya strategi koordinasi agar usulan tidak sekadar lewat di sistem. “Kedepannya, sebelum masuk ke SIPD kita koordinasi dulu. Biar kami di dewan bisa ikut berjuang langsung dalam pembahasannya,” tambahnya.
Selain sarpras, anggota Komisi I, Habusan, menyoroti kekosongan 3 hingga 5 pegawai di setiap titik kelurahan yang menghambat pelayanan. Ia berjanji akan segera memanggil BKPSDM sebagai mitra kerja untuk mengisi kekosongan tersebut.
Habusan menyarankan para lurah untuk lebih berani memanfaatkan dukungan dari tujuh anggota dewan yang berasal dari Dapil II Tarakan Timur.
“Kami ada tujuh orang dari Timur. Bangun komunikasi personal dengan kami, kami siap mem-back up apa yang dibutuhkan di kelurahan,” pungkasnya. (*/win)
