Fitri Zulkarnain, Wakil Sekretaris Bidang Investasi, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Kreatif MPW Pemuda ICMI Kaltara.
Memasuki tahun 2026, puluhan media siber lokal di Kalimantan Utara terjebak dalam anomali yang menyesakkan. Mereka berebut pembaca di wilayah yang jumlah penduduknya bahkan belum menyentuh angka satu juta jiwa. Secara matematis, kompetisi ini sudah tidak masuk akal.
Harapan media-media baru ini sebenarnya sederhana: tumbuh, memberi dampak, lalu bertahan hidup melalui kontrak publikasi pemerintah atau iklan swasta. Namun, kenyataan di lapangan adalah tembok tebal. Pihak swasta skeptis, sementara “kue” anggaran pemerintah daerah sering kali hanya menjadi santapan segelintir media mapan yang memiliki hak istimewa bernama ‘kedekatan’. Di sini, indikator profesionalitas sering kali harus bertekuk lutut di hadapan relasi “orang dalam”.
Masalah utama media lokal hari ini bukanlah buruknya kualitas konten. Justru, banyak media kecil yang jauh lebih idealis dan teguh memegang prinsip jurnalisme. Persoalannya adalah sistem monetisasi yang diskriminatif.
Sistem iklan global menuntut angka trafik (pageviews) yang fantastis—sebuah angka yang secara demografis mustahil dicapai oleh media dengan basis pembaca lokal yang terbatas. Di sinilah letak ironinya: insan pers dituntut menghasilkan jurnalisme berkualitas yang mengedukasi publik, namun di saat yang sama, kesejahteraan mereka dibiarkan terlunta-lunta tanpa jaring pengaman ekonomi yang adil. Kita menuntut jurnalis menjadi anjing penjaga demokrasi, tapi kita membiarkan mereka kelaparan di tengah sirkuit algoritma yang kejam.
Kondisi ini diperparah dengan tren pemerintah daerah yang mulai beralih memuja media sosial (medsos) sebagai kanal informasi utama. Ada satu hal fatal yang sering dilupakan: Medsos bukan rujukan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Media sosial tidak mengenal verifikasi, tidak menerapkan kaidah jurnalistik, dan tidak terikat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ketika pemerintah lebih memilih menggelontorkan anggaran iklan ke platform medsos ketimbang media lokal, secara tidak langsung mereka sedang mengebiri pekerjaan pers. Memilih medsos dibanding media resmi adalah langkah mundur yang menghancurkan struktur pilar keempat demokrasi.
Tanpa perubahan kebijakan yang berpihak, kita sebenarnya hanya sedang menghitung hari hingga media-media lokal ini gulung tikar satu per satu. Bukan karena mereka malas, melainkan karena sistem tidak memberi mereka ruang napas.
Pemerintah dan stakeholder harus sadar bahwa mendukung dan membangun ekosistem pers lokal yang sehat bukanlah bentuk “bantuan sosial”, melainkan investasi krusial dalam memajukan demokrasi. Membiarkan media lokal mati berarti membiarkan suara-suara kritis di daerah senyap, dan menyerahkan ruang publik pada keriuhan hoaks di media sosial.
Jika pers lokal mati, maka demokrasi di daerah tersebut sedang bersiap masuk ke liang lahat. (OPINI)
(Penulis juga seorang praktisi media & komunikasi digital).
