TARAKAN, Maqnaia – Penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara untuk tahun 2026 yang defisit hingga lebih dari Rp 800 miliar, dipastikan tidak akan mengganggu pemenuhan alokasi untuk tiga sektor wajib: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur.
Anggota DPRD Kaltara, Supaad, menegaskan bahwa ketiga sektor tersebut, bersama dengan belanja gaji dan tunjangan pegawai, merupakan kebutuhan dasar dan wajib yang harus tetap dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kemudian belanja gaji dan tunjangan pegawai, itu harus kita penuhi semua karena itu kebutuhan wajib yang harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dari Aparatur Sipil Negara,” ujar Supaad.
Supaad menjelaskan bahwa kondisi APBD yang menurun drastis, terutama akibat berkurangnya Transferan Keuangan Daerah (TKD), telah direspons dengan langkah rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi ini difokuskan pada belanja yang tidak wajib, terutama pada perjalanan dinas, baik yang dilakukan oleh ASN maupun anggota DPRD.
Namun, untuk fasilitas pendidikan, Supaad memastikan bahwa hal itu tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu alokasi minimal 20 persen APBD diperuntukkan bagi sektor pendidikan.
“Fasilitas pendidikan masih tetap berjalan karena sesuai mandatory undang-undang sisdiknas itu 20 persen APBD diperuntukkan untuk pendidikan,” tegas Pria yang juga menjabat Ketua DPW Partai Nasdem Kaltara itu.
Sementara itu, untuk urusan infrastruktur wajib di Tarakan, seperti pembangunan Ring Road, Jalan Gunung Selatan, dan Gajah Mada, juga dipastikan tetap dilaksanakan sesuai tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal pembangunan fisik, Pemprov memilih untuk melanjutkan proyek yang sudah ada, seperti pembangunan gedung di UPTD Samsat Tarakan.
Jaminan Kinerja ASN dan Dorongan PAD
Di tengah tekanan fiskal, Supaad juga menjamin bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak akan dipotong. Keputusan ini diambil karena TPP dinilai penting untuk memotivasi ASN agar tetap berkinerja optimal meskipun anggaran daerah sedang tidak baik-baik saja.
Untuk mengatasi defisit dan menjamin kelangsungan pembiayaan sektor prioritas, DPRD secara kolektif mendorong Pemprov untuk berinovasi dan bekerja ekstra dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bapenda harus bekerja lebih ekstra untuk mencari PAD. Itu salah satunya Bapenda akan bekerja ke arah sana karena sudah ada catatan semua fraksi terkait hal itu,” tambah Supaad, menekankan perlunya optimalisasi sumber pajak daerah dan retribusi yang selama ini belum maksimal.
Supaad mengakui bahwa kondisi anggaran saat ini “relatif stabil tapi menyakitkan,” namun ia optimistis Pemprov mempunyai langkah-langkah strategis yang jitu untuk mengatasi tantangan penurunan APBD tersebut. (Adv/syr).
