TARAKAN, Maqnaia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul adanya penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penurunan APBD di Kaltara sendiri saja diperkirakan mencapai lebih dari Rp 800 miliar di tahun 2026.
Anggota DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, mengakui bahwa kondisi anggaran yang menurun drastis, salah satunya disebabkan oleh Transferan Keuangan Daerah (TKD) yang berkurang, merupakan hal yang berat. Namun, dia menekankan bahwa Pemda harus segera mengambil langkah strategis.
“Harapan kita APBD yang menurun begitu adalah hal luar biasa terutama (dampak) TKD. Tapi kita berharap tetap berjalan optimal terutama kebutuhan dasar masyarakat yang diperlukan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur itu tetap dilaksanakan,” ujar Supaad.
Prioritas Wajib dan Rasionalisasi
Meskipun APBD mengalami defisit, Supaad memastikan bahwa alokasi untuk sektor prioritas wajib tidak akan terganggu. Sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Khusus pendidikan, alokasi anggaran 20 persen dari APBD sesuai mandatory Undang-Undang Sisdiknas dijamin tetap terpenuhi.
Selain itu, belanja wajib seperti gaji dan tunjangan pegawai juga dipastikan terpenuhi untuk menjaga kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kemudian belanja gaji dan tunjangan pegawai itu harus kita penuhi semua karena itu kebutuhan wajib,” tegas anggota legislatif Dapil Tarakan itu.
Untuk menyesuaikan anggaran yang ada, Supaad menjelaskan bahwa telah dilakukan rasionalisasi, terutama pada pos perjalanan dinas baik ASN maupun anggota DPRD, yang telah digambarkan dan disepakati dalam APBD. DPRD mendesak peningkatan PAD melalui pandangan umum fraksi, secara tegas mendorong Pemda Kaltara untuk berinovasi mendapatkan PAD.
“Kalau dari pandangan umum Partai NasDem bersama fraksi lain, kita jelas untuk pemerintah berinovasi mendapatkan pendapatan asli daerah. Karena ada beberapa sumber pajak yang bisa kita maksimalkan di 2026 ini,” jelas Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Kaltara ini.
Supaad menambahkan, pemerintah perlu memulai langkah-langkah inovasi yang bisa meningkatkan PAD dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain.
Secara khusus, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) didorong untuk bekerja ekstra dan menertibkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum terpantau dengan baik.
“Bapenda harus bekerja lebih ekstra untuk mencari PAD. Itu salah satunya Bapenda akan bekerja ke arah sana karena sudah ada catatan semua fraksi terkait hal itu,” tambahnya.
Meski APBD sedang sulit, Pemprov diminta menjamin TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN tidak dipotong, dengan harapan ASN dapat bekerja lebih giat dan menjaga kinerjanya.
Sementara, pembangunan fisik di Tarakan cenderung akan melanjutkan proyek yang sudah ada, seperti di UPTD Samsat, sementara pemeliharaan jalan wajib seperti Ring Road, Gunung Selatan, dan Gajah Mada tetap dilanjutkan.
“Kondisi ini relatif stabil tapi menyakitkan. Tapi saya yakin pemerintah provinsi mempunyai langkah-langkah yang jitu untuk mengatasi hal itu,” tutup Supaad. (Adv/Syr).
