TARAKAN, Maqnaia – Akibat adanya kebijakan pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat berdampak pada menurunnya Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kalimantan Utara tahun 2026.
Anggaran Kaltara diperkirakan berkurang hingga Rp917 miliar, yakni dari Rp3,1 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp2,27 triliun di tahun 2026.
Pemotongan TKD itu utamanya terkait komponen dana bagi hasil (DBH) yang mengalami pemangkasan cukup signifikan yakni sekitar 95 persen dari Rp600 miliar menjadi Rp3,2 miliar ditahun 2026.
Merespon hal itu, anggota Komisi 2 DPRD Kaltara Komarudin angkat bicara dan memberikan catatan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara.
Menurut Komarudin, pemangkasan itu terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia dan sangat berkaitan dengan program asta cita Presiden Prabowo seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, program ketahanan pangan dan lainnya.
Karena itu, Komarudin mengingatkan agar pemerintah provinsi harus bisa mensiasati kebijakan anggaran karena adanya pemotongan TKD yang cukup signifikan itu.
Legislator PAN Dapil Tarakan itu lantas mendorong pemprov agar mencari opsi peningkatan APBD melalui pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, itu merupakan salah satu solusi yang paling realistis ketika TKD banyak dipangkas.
“Karena itu kami di Komisi 2 mendorong supaya opsi-opsi pajak yang ada di kaltara ini khususnya di sektor pertambangan dan transportasi disitu kan ada kendaraan-kendaraan (dan lainnya). Kalau misalnya masih banyak plat (nomor) luar supaya kalau bisa dibalik nama ke plat Kaltara supaya pemerintah kaltara dapat retribusi dari situ,” ujar Komarudin.
Kata dia, begitu pula di sektor-sektor lain dalam upaya meningkatkan PAD. Hal ini dilakukan sebagai salah satu solusi ketika dana transfer dari pusat terpotong.
Komarudin juga memberikan atensi agar pemerintah tidak memotong anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berpandangan pemangkasan anggaran jangan sampai berpengaruh terhadap penghasilan ASN sehingga bisa berdampak pada menurunnya kinerja pemerintahan.
“Saya sendiri berpandangan dengan adanya pemotongan ini jangan sampai TPP ASN ini juga ikut dipotong lah. Karena sebagian besar ASN juga berharap penuh dengan adanya TPP itu,” tutur mantan Ketua KNPI Kaltara ini.
Menurutnya hal itu harus menjadi prioritas ditengah tantangan fiskal hari ini. Pemerintah provinsi diminta agar mengurangi program-program dengan melihat situasi dan kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja saat ini.
“Namun lihat perkembangan ke depan. Kalau dikembalikan lagi seperti semula untuk dana TKD nya cukup baik maka bisa dimaksimalkan kembali dalam rangka suksesi program-program pemerintah,” tutupnya. (Adv/Syr).
