TARAKAN, Maqnaia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara mendorong peningkatan pelayanan publik di Pelabuhan Tengkayu I (SDF) Tarakan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah yang menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan terminal penumpang yang representatif di pelabuhan andalan se-Kaltara tersebut.
Syamsuddin menilai fungsi pelabuhan SDF saat ini belum optimal lantaran masih sebatas pembangunan fisik, namun fungsi terminalnya belum terwujud.
Menurut politisi PKS ini, terminal ini menjadi unit yang dapat meningkatkan seluruh fungsi pelayanan.
“Saya sih mendukung untuk terminal itu ada. Karena pelabuhan bagaimanapun baru jadi itu belum semua. Kita baru jadi pelabuhannya, terminalnya belum,” tegas Syamsuddin Arfah, Selasa, 18 November 2025.
Padahal, terminal itu, kata dia, merupakan kunci untuk mencapai pelayanan yang sempurna. Dengan pembangungan terminal itu, dinilai banyak persoalan dapat terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.
Nantinya seluruh penumpang, pengantar, dan penjemput akan dipusatkan di terminal, membuat area ruang tunggu dan dermaga menjadi lebih steril.
Selain itu, pengawasan dan keamanan pelabuhan menjadi jauh lebih mudah, termasuk dalam memantau arus keluar masuk orang. Manfaat lainnya adalah penataan UMKM yang dapat terpusat rapi di area terminal.
”Untuk merealisasikannya, pihak UPTD telah mengajukan konsep yang membutuhkan anggaran sekitar Rp18 miliar,” sebutnya.
Meskipun mendukung rencana tersebut, Syamsuddin Arfah mengakui realisasi pembangunan terminal dalam waktu dekat menghadapi kendala besar di tengah kondisi anggaran daerah yang sedang berat. Oleh karena itu, DPRD Kaltara menyarankan agar pembangunan terminal dapat dilakukan dalam bentuk parsial atau bertahap di masa depan.
Untuk jangka pendek, Komisi IV mendesak UPTD untuk mencari solusi cepat, termasuk mengandalkan kerja sama CSR dari perusahaan swasta dan BUMN/BUMD untuk segera memperbaiki fasilitas dasar yang rusak dan minim, seperti penambahan dan pembenahan toilet atau rest room.
Dukungan DPRD ini sekaligus menjadi sinyal kepada pihak eksekutif untuk memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan terminal di tahun mendatang, mengingat besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dihasilkan jika pelabuhan dikelola secara maksimal dan profesional. (Adv/Syr)
