TANJUNG SELOR, Maqnia – KNPI Kaltara mengadakan acara konsolidasi perjuangan percepatan pemekaran calon daerah otonomi baru (CDOB) se-Kaltara. Acara terbatas ini diadakan di Cafe Lumera, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dihadiri oleh perwakilan KNPI Provinsi Kaltara, KNPI Bulungan, KNPI Nunukan dan KNPI Tarakan pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Adapun perwakilan presidium yang hadir adalah perwakilan presidium CDOB Ibukota Provinsi Kaltara Tanjung Selor dan perwakilan presidium CDOB Sebatik. Perwakilan presidium CDOB Krayan, presidium CDOB Apau Kayan dan presidium CDOB Kabudaya belum dapat hadir karena berbagai hambatan.

Dalam permulaan acara ini, Niko Ruru S.P. selaku ketua KNPI Kaltara dan inisiator menyampaikan bahwa upaya konsolidasi ini merupakan himbauan langsung dari Gubernur Kaltara bapak H. Zainal Paliwang kepada KNPI Kaltara dalam rangka percepatan pemekaran CDOB se-Kaltara bersama presidium-presidium yang telah dibentuk sebelumnya.

Adapun persiapan-persiapan awal kegiatan Niko memberi keterangan bahwa ia dibantu oleh Frans Jefry dan Muhammad Zaid Hadi .

Pemuda yang bernas dan progresif ini juga menyampaikan bahwa acara malam hari ini juga merupakan tindak lanjut dari acara seminar tentang CDOB yang diselenggarakan di Kabudaya beberapa minggu sebelumnya.

Niko bahkan sudah membuat program selangkah lebih maju berupa rencana keberangkatan ke Jakarta untuk audiensi dengan beberapa instansi di Jakarta yang dianggap dapat membantu percepatan ini  antara lain Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, Kantor Staf Presiden dan Kementrian Pertahanan.

Komunikasi politik juga telah dilakukannya dan mendapat sambutan baik dari perwakilan rakyat Kaltara di DPR RI antara lain ibu Rahmawati Zainal Paliwang S.H., bapak Ir. Dedy Y. Sitorus dan bapak Purn. Mayjen (purn) TNI Hasan Saleh.

Selanjutnya bapak Simanjuntak Kasubdit Intel Bidang Politik Polda Kaltara mewakili Dirintel Polda Kaltara menyampaikan bahwa Polda Kaltara mendukung percepatan DOB se-Kaltara karena kepentingan pertahanan keamanan di Perbatasan.

Sakti Abimanyu Sekretaris umum KNPI Kaltara menyampaikan bahwa di Bulungan sudah pernah dilakukan deklarasi percepatan CDOB Tanjung Selor dan dibuat diskusi publik yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Kaltara dan senator Kaltara bapak Dr. Martin Billa. Dalam diskusi publik itu bapak Marthin Billa menyatakan siap mendukung percepatan pemekaran CDOB Tanjung Selor.

Adapun selanjutnya Drs. Datu Buyung Perkasa M.Pd. selaku wakil ketua Presidium CDOB Ibukota Provinsi Kaltara Tanjung Selor menyampaikan bahwa Undang-Undang No.20 tahun 2012 telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjadikan Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kaltara.

Tugas presidium dan KNPI selanjutnya adalah:
1. Mendorong pemerintah Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara untuk memenuhi persyaratan administrasi utama berupa pembentukan 3 (tiga) kecamatan baru dan persyaratan pelengkap lainnya;
2. Memohon kepada pemerintah pusat untuk membuat kebijakan diskresi sebagai solusi atas masalah kebijakan moratorium pemekaran daerah dan moratorium pemekaran desa yang menjadi ganjalan utama bagi terbentuknya CDOB Kota Tanjung Selor. Diskresi ini perlu karena Kaltara adalah daerah perbatasan, pintu masuk Narkoba dan merupakan daerah penyangga bagi IKN dan PSN KIPI Mangkupadi;
3. Meminta dukungan bapak Gubernur Kaltara untuk mendirikan Kantor Perjuangan CDOB Se-Kaltara yang bertempat di Jakarta untuk memperpendek rentang koordinasi antara presidium-presidium CDOB dengan pemerintah pusat.

Selanjutnya saudara Surya Nur S.T. sebagai perwakilan dari Presidium CDOB Sebatik menyatakan bahwa sejak lama Sebatik sudah dinyatakan layak sebagai DOB baru berdasarkan hasil kajian kampus ternama di Indonesia. Pengurus presidium CDOB Sebatik yang lama juga telah melakukan berbagai hal dan memperoleh keberhasilan dalam pengurusan sampai ke tangan pemerintah pusat pada zaman pemerintahan presiden SBY. Namun, progres terhenti ketika presiden berikutnya Jokowi membuat kebijakan moratorium.

Kendati begitu, pemuda alumni kampus ternama di Yogya ini menyatakan bahwa presidium CDOB Sebatik yang baru telah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan audiensi ulang dengan pemerintah pusat dalam rangka membahas progres pembentukan CDOB Sebatik.

Pihak mereka berharap rencana keberangkatan ke Jakarta dapat terlaksana dengan baik sehingga agenda percepatan yang digagas oleh KNPI Kaltara bersama presidium-presidium lainnya dapat kembali digalakkan.

Adapun pengurus KNPI Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan dukungannya terhadap ide Ketua KNPI Kaltara Niko Ruru untuk audiensi dengan pemerintah pusat.

Terakhir, Joko Supriyadi M.T. sebagai perwakilan masyarakat menegaskan bahwa persoalan pemekaran CDOB se Kaltara bukan hanya persoalan administrasi atau keperluan sekunder dalam pembangunan Kaltara, melainkan suatu persoalan hidup dan mati rakyat Kaltara.

Ekspansi modal di Kaltara kebanyakan adalah ekspansi modal padat lahan yang dapat merampas ruang hidup rakyat Kaltara. Rakyat Kaltara jumlahnya kurang dari 1 juta jiwa dan tersebar di wilayah yang luasnya kurang lebih setengah pulau jawa menjadikan kepadatan penduduknya sangatlah kecil sehingga mudah sekali termarginalkan oleh ekspansi modal padat lahan yang luar biasa terstruktur-sistematis-masif (TSM).

Apabila kecepatan ekspansi modal padat lahan lebih cepat daripada pembangunan manusia dan infrastruktur, maka ratusan ribu hektar lahan akan dikuasai oleh berbagai korporasi yang akan menimbulkan dampak buruk bagi rakyat Kaltara sehingga mereka akan terhegemoni secara budaya, tertindas secara politik dan tereksploitasi secara ekonomi.

Apabila ini dibiarkan, maka Kaltara ke depan akan menjadi daerah yang kritis tidak layak menjadi tempat hidup bagi masyarakat dan juga menjadi wilayah perbatasan rentan akan agresi pihak asing.

Oleh karena itu, pemekaran CDOB se-Kaltara akan menjadi solusi satu-satunya agar pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur di Kaltara bisa dipercepat sehingga meminimalisir berbagai dampak tersebut dan memperkuat integrasi nasional di wilayah perbatasan Indonesia.

Acara kemudian ditutup oleh Niko Ruru dengan dibarengi motivasi dan inspirasi untuk memperkuat semangat dan kebersamaan. Niko juga menyimpulkan kesepakatan bersama bahwa masing-masing presidium CDOB dan pengurus KNPI mempersiapkan adiminstrasi (data, peta, dan dokumen pelengkap lainnya) dan logistik yang dibutuhkan untuk melakukan keberangkatan ke Jakarta pada bulan November dalam rangka melakukan audiensi dengan pemerintah pusat. (Joko Supriyadi)

error: Content is protected !!