JAKARTA, Maqnaia — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Rudy Mas’ud (Harum) tampil penuh semangat dalam Leadership Forum: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita yang digelar oleh CNN Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Selasa (14/10/2025).
Dalam forum nasional yang menghadirkan para pemimpin daerah di Indonesia ini, Gubernur Harum mengupas tuntas isu strategis tentang ketahanan pangan, energi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Tiga pilar utama yang menurutnya menjadi kunci kemandirian bangsa. Ketahanan pangan tak hanya soal beras. Rudy Mas’ud menegaskan, ketahanan pangan tidak bisa semata diukur dari produksi beras.
Dengan wilayah seluas Pulau Jawa, Kalimantan Timur memiliki potensi pangan non-beras yang luar biasa. Seperti kopi dan kakao dari Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu. Hingga sektor peternakan dan perikanan laut yang dapat dikembangkan melalui sistem pertanian terintegrasi.
“Kaltim bukan penghasil beras utama, tapi kita punya kekuatan lain. Laut kita luas, kebun sawit 3 juta hektare, dan hutan 8 juta hektare. Kita bisa hasilkan pangan dari laut, dari perkebunan, bahkan dari energi hijau,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, sekitar 35–37 persen kebutuhan pangan Kaltim masih bergantung dari luar daerah, terutama beras dari Jawa dan Sulawesi. Namun, dengan dukungan teknologi dan kebijakan pertanian nasional, Kaltim menargetkan peningkatan produksi melalui intensifikasi panen hingga tiga kali setahun dan pembukaan lahan baru untuk sawah.
Dalam isu energi, Gubernur Harum menegaskan bahwa Kaltim telah berpuluh tahun menjadi penopang energi Indonesia. Sejak era kolonial, daerah ini sudah memproduksi minyak dan gas bumi, dan kini menyumbang lebih dari 50 persen produksi batu bara nasional.
“Selama ini kami menyalakan Indonesia. Minyak, gas, dan batu bara kami persembahkan untuk negeri. Tapi sudah saatnya Kaltim juga diberi ruang untuk mengembangkan nilai tambah energi di daerah,” katanya.
Selain pangan dan energi, Rudy Mas’ud menilai pembangunan SDM menjadi fondasi utama untuk mewujudkan bangsa mandiri. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kaltim, di mana hanya sekitar 30 persen anak-anak mengenyam pendidikan SMA dan jumlah mahasiswa masih sangat terbatas.Sebagai solusi, Pemprov Kaltim meluncurkan program “Gratispol”, yakni pembebasan biaya pendidikan dari tingkat SMA hingga S3, serta jaminan kesehatan gratis bagi warga dengan domisili minimal tiga tahun di Kaltim.
“Kami geser anggaran Rp 2,7 triliun untuk pendidikan dan layanan dasar. Karena kami sadar, masa depan tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam, tapi harus pada sumber daya manusia,” ungkapnya. (KRV/pt/win)
