JAKARTA, Maqnaia – Salah satu program prioritas, TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis) Bulungan Hijau meraih penghargaan terbaik 1 dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat pada Selasa (5/8).
Penghargaan diterima langsung Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si dalam acara yang dihadiri sejumlah kepala daerah serta pejabat tinggi pemerintah, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriono, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.Dalam konferensi tersebut juga digelar diskusi publik bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif”. Bupati menyampaikan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri.
Diterangkan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas dedikasi dan komitmen Pemkab dalam mengembangkan program TAKE yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat khususnya di 74 desa se-Bulungan. Selain itu, ini adalah buah dari kolaborasi baik antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Diketahui, pada 2025, Pemkab mengalokasikan Rp7 miliar untuk program TAKE Bulungan Hijau, meningkat dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp5 miliar. Dana tersebut dikompetisikan bagi desa-desa yang memiliki inisiatif pembangunan berbasis ekologi, mulai dari wilayah Sungai Kayan hingga pesisir Tanjung Palas Tengah dan Sekatak.
Bupati mengajak partisipasi aktif desa dalam menyusun program inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Country Representative The Asia Foundation, Hana A Satriyo mengapresiasi dukungan kepala daerah dan mitra masyarakat sipil dalam upaya menjaga lingkungan yang kini menghadapi tantangan serius. Ia berharap forum ini dapat menjadi wadah kolaborasi lintas stakeholder untuk mencari solusi strategis demi lingkungan yang berkualitas.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup menyoroti urgensi penanganan sampah dan pengelolaan emisi gas rumah kaca. Ia mengingatkan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029 serta pentingnya pendanaan memadai untuk mencapai target penurunan emisi hingga 31 persen pada tahun 2030.
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri menambahkan, bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan ekonomi hijau. Ia juga mengapresiasi koalisi yang telah mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan isu lingkungan, menekankan bahwa perubahan iklim harus menjadi perhatian serius dan berkelanjutan. (win)
