JAKARTA, Maqnaia – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Nunukan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia untuk segera mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Krayan.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansyur, mengatakan bahwa sebagai perwakilan rakyat, Dewan Nunukan akan melakukan audiensi ke Kementerian PUPR RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Balai Pengelolaan Perbatasan Nasional (BPPN), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Krayan, khususnya terkait akses jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan yang rusak parah, baik itu jalan poros nasional maupun jalan lingkar provinsi.
“Selama ini, masyarakat di Krayan sangat terisolasi. Jalan yang mereka lalui untuk beraktivitas dan mengangkut sembako sangat rusak dan tidak bisa dilalui. Padahal Krayan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia seharusnya menjadi garda terdepan NKRI dan cermin kemakmuran bangsa ini. Namun, faktanya kondisi di sana sangat memprihatinkan,” ujar Muhammad Mansur pada Sabtu (15/03/2025).
Mansur menekankan bahwa pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus terhadap Krayan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. DPRD Nunukan terus berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ke Kementerian PUPR RI.
“Kemarin kami telah melakukan audiensi dan bertemu langsung dengan staf khusus Menteri PUPR. Kami sudah menyampaikan persoalan yang ada dan bagaimana kondisi infrastruktur di Krayan saat ini,” ucapnya.
Dia juga menambahkan bahwa persoalan ini tidak hanya terkait pertahanan negara, tetapi juga mencakup infrastruktur, akses pendidikan, dan kesehatan yang terisolir akibat rusaknya akses jalan. Oleh karena itu, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Krayan.
Dari hasil pertemuan tersebut, Mansur mengatakan bahwa staf khusus mencatat permasalahan yang disampaikan dan akan segera menyampaikannya kepada Menteri PUPR.
Selain itu, Mansur juga menegaskan bahwa DPRD Nunukan menolak tertundanya pembangunan Jembatan Binuang di Krayan Tengah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Jembatan yang ada saat ini hanya jembatan gantung yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Kami mendengar bahwa anggaran sebesar Rp 25 miliar terblokir karena efisiensi, namun kami tidak peduli dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Yang kami minta adalah agar pembangunan jembatan tersebut segera dikerjakan, begitu pula dengan perbaikan jalan lainnya yang rusak parah,” tegas Mansur.
Terkait hal ini, Mansur menambahkan bahwa persoalan ini juga akan disampaikan ke Bappenas karena masalah ini tidak boleh diabaikan oleh pemerintah pusat.
Mansur juga mengingatkan bahwa jika berbicara mengenai cita-cita Presiden RI, yaitu pertahanan dan keamanan negara serta mendukung kemandirian melalui swasembada pangan, dataran Krayan merupakan penghasil beras terbaik, termasuk beras Adan.
“Pertanian di sana harus didukung, dan caranya adalah dengan memperbaiki infrastruktur jalan,” pungkasnya. (hy)
