TARAKAN – Tensi politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 perlahan memuncak, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan menggelar pesta demokrasi serentak mulai Pilkada Kabupaten/Kota hingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Meski tidak termasuk daerah rawan, namun dalam pesta demokrasi ini perlu dilakukan pemetaan kerawanan yang mungkin terjadi, sehingga dapat dicegah atau diminimalisir.
Hal tersebut diungkapkan, Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) Kalimantan Utara (Kaltara) Marsekal Pertama TNI Aminul Hakim kepada awak media, Selasa (16/4/2024).
“Ada potensi kerawanan saat Pilkada yakni Hoaks, pada Pemilu lalu kita aktif melakukan patroli siber dan menemukan Adanya peningkatan Hoaks,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa meski saat ini sudah terjadi penurunan, namun diperkirakan setelah putusan MK dan mulai tahapan Pilkada Hoaks berpotensi muncul kembali.
“Informasi atau berita hoaks ini, lebih fokus terhadap saling menjatuhkan sesama pasangan calon. Dimungkinkan, hal tersebut muncul dari lawan politik maupun dari rekayasa calon tersebut. Biasanya, hal ini dikenal dengan black campaign yang tentu mendapat atensi tersendiri dari sisi intelijen. Misalnya dia merasa terzolimi. Bisa saja begitu, kita selalu melihat akun-akun tersebut dan isi kontennya apa,” bebernya.
Selain itu, biasanya hoaks terjadi lantaran adanya kasus-kasus lama dari calon kepala daerah seperti rekam jejak yang kemudian di angkat kembali ke publik atau negatif campaign. Mengenai hal ini, pihaknya juga meminta kepada masyarakat agar cerdas dalam memilah informasi yang disajikan oleh sosial media.
“Diharapkan masyarakat itu bisa selektif. Biasanya masyarakat ada juga yang dapat berita belum dapat dijamin kebenarannya langsung disebarkan,” kata Jenderal bintang satu ini.
Sebagai pelaksana fungsi intelijen, pihaknya bersama pemerintah daerah telah menjalin komitmen untuk memonitor adanya kabar hoaks jelang Pilkada mendatang. Pihaknya juga memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat perihal hoaks jelang Pilkada.
“Kita tentu akan koordinasi dengan pemerintah, Diskominfo juga jika ditemukan berita yang ada unsur black campaign, negative campaign atau hoax. Harapan kita tentu kabupaten kota melalui Kominfo turut mensosialisasikan ke masyarakat,” pungkasnya. (*)
